Suara PPMI, Kairo - Setelah beredarnya isu pengurangan kuota Tenaga Musiman (TEMUS) haji untuk mahasiswa Timur Tengah, pada Rabu (...
Suara PPMI, Kairo - Setelah beredarnya
isu pengurangan kuota Tenaga Musiman (TEMUS) haji untuk mahasiswa Timur Tengah,
pada Rabu (26/04) Wakil Presiden PPMI Mesir, Ikhwan Hakim Rangkuti, mantan ketua
Wihdah PPMI Mesir, Rahma Rasyidah, dan ditemani oleh DUBES RI untuk Mesir, Helmy Fauzi, menghadiri
rapat dengar pendapat bersama komisi VIII DPR RI terkait hal ini.
Acara yang berlangsung di Ruang sidang
komisi VIII DPR RI ini turut dihadiri oleh Dewan Presidium PPI Dunia, tiga pimpinan komisi VIII
DPR RI, dan juga ketua umum Komisi VIII DPR RI, Bapak Muhammad Ali Taher.
Dalam rapat tersebut pak Dubes hadir mendampingi
perwakilan dari PPMI Mesir untuk menyampaikan aspirasi teman-teman terkait isu
pengurangan kuota petugas haji dari unsur tenaga musiman (TEMUS) mahasiswa Timur Tengah. Pak Dubes menyampaikan bahwasanya kuota temus harus diperjuangkan
karena merupakan hal yang urgen bagi peran mahasiswa Timur Tengah.
Ikhwan dan Rahma, yang turut
sepemikiran dengan pak Dubes pun kenan menyampaikan pendapatnya terkait Temus
tersebut, dan meminta untuk tidak mengurangi kuotanya dari 125 ke 85,
sebagaimana kabar yang beredar. “Temus ini harus tetap berjalan sebagaimana
adanya, dan jangan sampai dikurangi”, ujar Ikhwan.
“Temus merupakan beasiswa non-formal
bagi mahasiswa Timur Tengah yang juga dapat membantu para mahasiswa untuk
melanjutkan jenjang studinya, seperti S2 dan S3, dan juga sebagai faktor penggerak
roda organisasi mahasiswa Timur Tengah yang terus berjalan”, lanjut Ikhwan.
Rapat yang berlangusng selama 20 menit ini berjalan
dengan efektif, karena komperhensifnya pak Dubes dalam menyampaikan aspirasi
rekan-rekan Masisir kepada komisi VIII DPR RI.
Diakhir, salah satu anggota komisi
VIII DPR RI menyampaikan bahwasanya kuota temus bukan hanya dapat dikembalikan
seperti semula, bahkan ditambah hingga 150. “Kami akan berkomitmen untuk
mengupayakan pengembalian kuota ini, disamping belum selesai dan validnya
keputusan yang telah beredar sebelumnya, bahkan masih bisa ditambah”, tutup
ketua komisi. (Fatahillah BN)
COMMENTS