Suara PPMI, Kairo- belum lama ini, kabar terkait sistem wajib asrama bagi Calon Mahasiswa Baru (CAMABA) tahun dep...
Suara PPMI, Kairo- belum lama ini, kabar
terkait sistem wajib asrama bagi Calon Mahasiswa Baru (CAMABA) tahun depan
cukup menyita perhatian para khalayak Masisir, terlebih mereka yang menduduki
posisi-posisi penting dalam struktur organisasi Masisir, seperti Presiden PPMI
beserta wakil, para Ketua kekeluargaan, afiliatif, broker dan semacamnya. Dan
kabarnya, camaba yang akan datang ke Mesir nanti, yang berjumlah seribu lebih,
akan ditempatkan semua dalam satu asrama.
Dari percakapan yang beredar di
media sosial, salah seorang pihak Kemenag menegaskan pada Presiden PPMI bahwa
sistem asrama ini sudah diperhitungkan dengan sangat matang oleh Kementrian
Agama dan Ikatan Alumni Al-Azhar Indonesia. Meski terkesan lebih mahal dari
yang luar asrama, namun ini semua sangat berdampak positif bagi camaba tahun
depan. Bahkan pada saat seleksi, ini sudah ditanyakan kepada setiap peserta
seleksi, dan hampir seluruhnya menjawab iya dan sanggup. Namun tetap saja,
sebagai realita kehidupan Masisir, kami (mahasiswa saat ini) lebih mengetahui
apa yang ada dilapangan. Alhasil, berbagai komentar berdatangan, khususnya dari
Presiden PPMI beserta wakilnya.
Dalam wawancaranya pada Ahad (11/6),
Wakil Presiden PPMI, Ikhwan Hakim Rangkuti,
menyataka bahwa sistem Asrama ini hakikatnya dilatar belakangi oleh dua hal.
Pertama, yaitu untuk memanfaatkan fasilitas Indonesia yang sudah ada di Mesir, terlebih ini semua merupakan
usaha yang sudah dibangun kurang lebih dari lima tahun sejak masa DUBES pak Fakhir,
yang sekarang menjadi wakil Mentri Luar Negri RI. Dan karena itu, Kementrian
Agama beserta Ikatan Alumni Al-Azhar Indonesia (IAAI) mencoba mewujudkan
harapan itu semua dengan sistem asrama ini. Kemudian ini semua juga bertujuan
untuk memberikan akses yang lebih dekat kepada mahsiswa baru, melihat posisi
asrama tersebut yang cukup strategis, yaitu dekat dengan Rektorat Al-Azhar di
Hay Sadis, hingga mempermudah akses ketika daurullughah.
Selain itu, menurut Wapres, sistem asrama ini memiliki beberapa dampak
postif bagi camaba ditahun depan. “Pertama, tentunya dalam sistem ini, keamanan
mereka dapat lebih disentralkan di asrama tersebut, melihat banyaknya kejadian
yang menimpa masisir dalam hal keamanan, begitupun management controlling”, tegas
Wapres
Namun disisi lain, pihak PPMI memiliki
satu sikap sendiri dengan kebijakan ini. Wapres menghimbau dengan adanya sistem
ini, agar tidak membebankan para camaba
tahun depan. Menurut Wapres, 50 US Dollar jika diabayarkan dalam satu waktu
sangatlah mahal, dengan melihat subsidi dari pemerintah yang belum bisa
dikeluarkan ditahun ini. Dan apabila subsidi tersebut belum bisa dirasakan oleh
penghuni asrama saat ini, maka nominal yang demikian akan terasa besar, terlebih itu semua dibayarkan dalam
satu kali bayar.
Aspek yang membuat biaya ini
terkesan mahal – disamping substansi biaya tersebut sangatlah pas dengan semua
kebutuhan penghuni asrama, dari tiga kali makan, perawatan, dan keamanan,
adalah bahwasanya terdapat asrama-asrama diluar sana yang dalam tanda kutip
dapat dihuni oleh masisir secara gratis, bahkan bisa memperoleh bantuan dana dari
sana. Dan ini semua menjadikan pilihan yang sulit bagi kita semua jika disuruh
memilih. Seperti halnya asrama jamiyyah syariyyah, wami, dan
lainnya, yang dapat memberatkan posisi maba ditahun depan.
Selaku Presiden PPMI, Kang Abay,
turut menyatakan keberatan atas kewajiban asrama bagi anak baru ditahun depan.
“Harusnya Negara bertanggung jawab terhadap masalah pendidikan anak bangsa,
bukan malah mengeksploitasi keadaan. Ribuan santri Indonesia berjuang untuk
bisa kuliah di al-Azhar, dan tidak sedikit dari mereka yang lahir dan
dibesarkan dari keluarga yang kurang mampu dan mendapatkan pendidikan seadanya,
namun ia memiliki niat juang yang tinggi hingga mengikuti seleksi Unicersitas
al-Azhar dengan harapan bisa terfasilitasi sebagian dari mimpi-mimpi mereka. Ingat!
Mereka bukan anak-anak pejabat dan orang-orang kaya yang mampu sekolah di eropa
dengan biaya yang tinggi”, tegas kang Abay.
Dan kini, KBRI, selaku perwakilan
dari pemerintahan, perlu melakukan sosialisasi terkait sistem ini. Dan PPMi pun
akan memberikan masukan terkait ini semua, disamping belum ada pembicaraan
khusus antara KBRI dan PPMI. Menurut
Wapres, KBRI hendaknya melihat apa yang terjadi pada realita saat ini. “Ketika
seubsidi atau bantuan dari pemerintah belum bisa dicairkan pada saat ini, dan
mahasiswa dituntut untuk membayar 50 US dollar per bulan dan dibayarkan tunai
langsung, perlu ditinjau ulang” tutup Wapres. (Bana Fatahillah)
COMMENTS