Polemik Sistem Wajib Asrama Maba Tahun Depan

  

             Suara PPMI, Kairo- belum lama ini, kabar terkait sistem wajib asrama bagi Calon Mahasiswa Baru (CAMABA) tahun depan cukup menyita perhatian para khalayak Masisir, terlebih mereka yang menduduki posisi-posisi penting dalam struktur organisasi Masisir, seperti Presiden PPMI beserta wakil, para Ketua kekeluargaan, afiliatif, broker dan semacamnya. Dan kabarnya, camaba yang akan datang ke Mesir nanti, yang berjumlah seribu lebih, akan ditempatkan semua dalam satu asrama.

            Dari percakapan yang beredar di media sosial, salah seorang pihak Kemenag menegaskan pada Presiden PPMI bahwa sistem asrama ini sudah diperhitungkan dengan sangat matang oleh Kementrian Agama dan Ikatan Alumni Al-Azhar Indonesia. Meski terkesan lebih mahal dari yang luar asrama, namun ini semua sangat berdampak positif bagi camaba tahun depan. Bahkan pada saat seleksi, ini sudah ditanyakan kepada setiap peserta seleksi, dan hampir seluruhnya menjawab iya dan sanggup. Namun tetap saja, sebagai realita kehidupan Masisir, kami (mahasiswa saat ini) lebih mengetahui apa yang ada dilapangan. Alhasil, berbagai komentar berdatangan, khususnya dari Presiden PPMI beserta wakilnya.

            Dalam wawancaranya pada Ahad (11/6),  Wakil Presiden PPMI, Ikhwan Hakim Rangkuti, menyataka bahwa sistem Asrama ini hakikatnya dilatar belakangi oleh dua hal. Pertama, yaitu untuk memanfaatkan fasilitas Indonesia yang sudah  ada di Mesir, terlebih ini semua merupakan usaha yang sudah dibangun kurang lebih dari lima tahun sejak masa DUBES pak Fakhir, yang sekarang menjadi wakil Mentri Luar Negri RI. Dan karena itu, Kementrian Agama beserta Ikatan Alumni Al-Azhar Indonesia (IAAI) mencoba mewujudkan harapan itu semua dengan sistem asrama ini. Kemudian ini semua juga bertujuan untuk memberikan akses yang lebih dekat kepada mahsiswa baru, melihat posisi asrama tersebut yang cukup strategis, yaitu dekat dengan Rektorat Al-Azhar di Hay Sadis, hingga mempermudah akses ketika daurullughah.

            Selain itu, menurut Wapres,  sistem asrama ini memiliki beberapa dampak postif bagi camaba ditahun depan. “Pertama, tentunya dalam sistem ini, keamanan mereka dapat lebih disentralkan di asrama tersebut, melihat banyaknya kejadian yang menimpa masisir dalam hal keamanan,  begitupun management controlling”, tegas Wapres

            Namun disisi lain, pihak PPMI memiliki satu sikap sendiri dengan kebijakan ini. Wapres menghimbau dengan adanya sistem ini, agar  tidak membebankan para camaba tahun depan. Menurut Wapres, 50 US Dollar jika diabayarkan dalam satu waktu sangatlah mahal, dengan melihat subsidi dari pemerintah yang belum bisa dikeluarkan ditahun ini. Dan apabila subsidi tersebut belum bisa dirasakan oleh penghuni asrama saat ini, maka nominal yang demikian akan terasa  besar, terlebih itu semua dibayarkan dalam satu kali bayar.

            Aspek yang membuat biaya ini terkesan mahal – disamping substansi biaya tersebut sangatlah pas dengan semua kebutuhan penghuni asrama, dari tiga kali makan, perawatan, dan keamanan, adalah bahwasanya terdapat asrama-asrama diluar sana yang dalam tanda kutip dapat dihuni oleh masisir secara gratis, bahkan bisa memperoleh bantuan dana dari sana. Dan ini semua menjadikan pilihan yang sulit bagi kita semua jika disuruh memilih. Seperti halnya asrama jamiyyah syariyyah, wami, dan lainnya, yang dapat memberatkan posisi maba ditahun depan. 

            Selaku Presiden PPMI, Kang Abay, turut menyatakan keberatan atas kewajiban asrama bagi anak baru ditahun depan. “Harusnya Negara bertanggung jawab terhadap masalah pendidikan anak bangsa, bukan malah mengeksploitasi keadaan. Ribuan santri Indonesia berjuang untuk bisa kuliah di al-Azhar, dan tidak sedikit dari mereka yang lahir dan dibesarkan dari keluarga yang kurang mampu dan mendapatkan pendidikan seadanya, namun ia memiliki niat juang yang tinggi hingga mengikuti seleksi Unicersitas al-Azhar dengan harapan bisa terfasilitasi sebagian dari mimpi-mimpi mereka. Ingat! Mereka bukan anak-anak pejabat dan orang-orang kaya yang mampu sekolah di eropa dengan biaya yang tinggi”, tegas kang Abay.

            Dan kini, KBRI, selaku perwakilan dari pemerintahan, perlu melakukan sosialisasi terkait sistem ini. Dan PPMi pun akan memberikan masukan terkait ini semua, disamping belum ada pembicaraan khusus antara KBRI dan PPMI.  Menurut Wapres, KBRI hendaknya melihat apa yang terjadi pada realita saat ini. “Ketika seubsidi atau bantuan dari pemerintah belum bisa dicairkan pada saat ini, dan mahasiswa dituntut untuk membayar 50 US dollar per bulan dan dibayarkan tunai langsung, perlu ditinjau ulang” tutup Wapres. (Bana Fatahillah)