 |
| Rapat Virtual DP PPMI Mesir Kabinet Improvement di Tengah Pandemic Covid-19 |
Menyusul
efek pandemic covid-19 yang terus berlanjut dan membuat pemerintah Mesir mengambil
kebijakan memperpanjang status lock-down hingga 15 April 2020, berdampak pada
program-program besar PPMI Mesir yang telah dirancang dan seharusnya diwujudkan
pada termin II ini.
Untuk
mengevaluasi kembali sejumlah program kerja yang memungkinkan untuk tetap
dijalankan, ditangguhkan, atau dibatalkan; pada Senin 30 Maret 2020, Dewan
Pengurus PPMI Mesir 2019/2020 melakukan rapat paripurna dengan partisipasi
semua anggota kabinet. Karena situasi social distancing tidak
membolehkan perkumpulan ofline, maka rapat dilakukan secara daring
dengan fasilitas aplikasi Zoom Meeting.
Agenda
rapat yang berlangsung total lima jam tersebut direntetkan sebagai berikut:
pembukaan oleh host yang dipegang oleh Kepala Biro Kesekretariatan Mush'ab
Saifullah, prakata Arief Mughni selaku presiden sekaligus pimpinan rapat,
laporan Badan Pengurus Harian (BPH), laporan setiap Menko, disusul dengan sesi
tanggapan dan diskusi.
Arief
Mughni dalam prakatanya menyampaikan kesepatakan yang telah dijalin
bersama BPA dan MPA bahwa agenda Laporan Pertanggung Jawaban akan dilaksanakan
7 Mei 2020. "Dalam kondisi seperti ini, mari kita meningkatkan penjagaan
kesehatan sendiri dan kesehatan saudara-saudara kita, baik dengan memberikan
contoh untuk mematuhi himbauan-himbauan, serta saling memberikan nasehat."
Mahasiswa
tingkat akhir Jurusan Aqidah dan Filsafat itu juga menyampaikan langkah-langkah
yang telah diambil PPMI bersama KBRI Kairo, dalam memberikan sosialisasi,
tindak pencegahan dan tindak penanganan jika ada WNI di Mesir yang terinfeksi.
Ia
melanjutkan, "Walaupun demikian, kita juga harus sebisa mungkin
menjalankan tugas memberikan yang terbaik bagi masisir, dalam hal ini masisir
yang prioritasnya adalah pendidikan dan keilmuan. Mari kita melalui rapat ini menyumbangkan gagasan bersama menyusun
program-program alternatif yang bisa dijalankan dalam kondisi seperti ini.."
Selanjutnya
laporan BPH disampaikan langsung oleh Wakil Presiden Nasrudin Babas Hasan,
mulai dari kesekretariatan dan kebendaharaan.
Laporan
permenko disampaikan oleh masing-masing Menko. Dimulai dari Muhammad Zainuddin
Ruslan selaku menteri koordinator untuk tiga departemen: departemen
keilmuan, keazharan dan kaderisasi. Mahasiswa tingkat akhir Jurusan Hadits dan
Ilmu Hadits itu melaporkan bahwa dengan berat hati, beberapa program harus di-cancel.
Baginya tentu tidak mudah dan bukannya ingin berlepas tangan, lantaran sebagian
besar program telah dalam proyek persiapan cukup jauh. Dia menyampaikan landasan yuridis pembatalan
dengan mengutip dua Qaidah Fiqhiyyah:
Pertama,
kaidah yang berbunyi:
إذا
تعارض المقتضى والمانع قدم المانع
"Apabila kita dihadapkan pada sebuah dilema. Ada faktor
yang mendorong kita melakukan sesuatu dan ada faktor yang mencegah untuk
melakukannya. Maka semestinya mengunggulkan faktor yang mencegah."
Zeyn
menjelaskan "Dalam hal ini, tidak bisa dipungkiri faktor-faktor yang
menuntut kita mewujudkan program-program ini untuk memajukan kualitas keilmuan
mahasiswa. Tetapi kita pun dihadapkan pada faktor besar untuk membatalkan
program-program tersebut. Maka berdasarkan kaidah tersebut, kita ditolerir
untuk men-cancel."
Kedua,
kaidah yang berbunyi:
إذا
رفع ما وهب، رفع ما أوجب
"Apabila al-Syāri' telah mengambil karunia kemampuan dan fasilitas yang Dia
berikan kepada kita dalam melakukan kewajiban. Maka tergugurlah apa yang Dia
wajibkan."
"Suatu
permisalan," katanya menjelaskan, "Allah mengaruniakan kita akal
sebagai manāth al-Taklīf (fasilitas yang membuat kita menjadi mukallaf),
dengan demikian, wajiblah bagi kita untuk menjalankan shalat fardlu, puasa
ramadhan dan kewajiban-kewajiban lainnya. Dia berdosa ketika meninggalkan. Tetapi,
kita suatu saat Allah mencabut fasilitas akal itu dari manusia, maka gugurlah
baginya taklif itu sehingga gugurlah kewajibannya."
"Dalam
hal ini, kekondusifan, kesehatan dan keamanan adalah karunia yang Allah berikan
bagi kita untuk menjalankan program-program di luar. Saat ini, Allah sedang
sedikit mengambil karunia itu, maka gugur pula kewajiban mewujudkan
program-program itu."
"Bahkan,
dengan keadaan seperti ini, kewajiban menaati Ulil Amri justru membuat
program itu menjadi haram, karena akan membawa kemudharatan."
"Sekalipun
demikian, kita akan mencoba memperjuangkan program-program yang bersifat karya
dan program-program yang dapat dilakukan tanpa perkumpulan massif."
Dengan
dibantu oleh anggota perdepartemen, berikut beberapa program-program yang tetap bisa dilanjutkan.
1. Jurnal HIMMAH
Sejauh ini, setelah berhasil me-launching kembali Jurnal HIMMAH PPMI Mesir dalam acara Workshop Jurnal Ilmiah yang diselenggarakan 14 Maret 2020. Naskah jurnal tersebut dilanjutkan pada
tahap editing, persiapan audiensi ke Atdikbud KBRI Kairo, pembentukan struktur redaksi (tim redaksi, reviewer,
editor) dan pembentukan AD-ART. Sejauh ini, dalam perumusan AD-ART jurnal ini,
Menko 1 dibantu oleh Abdul Fattah Amrullah, Thariqulfakhri dan teman-teman
lain.
2. Proyek
Penerjemahan Buku al-Mawaqif al-Khalidah
Sudah dalam tahap masuk dapur editing dan ditargetkan siap cetak di Bulan April 2020.
3. Masisir
Mutarjim lihat di sini
4. Fakta
Azhar
Mingguan melalui media-media PPMI Mesir.
5. Mengkoordinir Kajian
Online Mahasiswa Beasiswa Cendikia Baznas.
Dua kali perminggu.
6. Serial
Video Syarh Arbai'in Nawawiyah
Dalam tahap konfirmasi dengan para pengisi.
Adapun
program-program unggulan lainnya, seperti 1000 Masisir Mengaji, Konferensi
Antar Bangsa, Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ), Daurah Intensif Ilmu Alat. Khusus
Program-Program Kaderisasi yang ditujukan untuk Mahasiswa Baru (Zhafera 2019): Olimpiade Bahasa dan Zhafera
Road To The Future; tidak dibatalkan begitu saja, melainkan akan dicarikan alternatif sistem pengadaannya,
atau setidaknya menyimpan konsep yang telah dirumuskan sejauh ini, dan menjalin
komunikasi tetap dengan kabinet mendatang untuk direalisasi pada saat yang tepat.
Selanjutnya
Menko II, Kevin Davara dengan departemen dalam dan luar negeri membahas kelanjutan
kunjungan-kunjungan yang telah diagendakan. Dan membuka kemungkinan
silaturrahmi via daring. Selain itu juga mengadakan Kajian Strategis membahas
isu-isu terkini.
Menko IV dengan dipimpin Abdul Fahmi memberikan laporan mulai dari PPMI TV, Website PPMI, Departemen Dakwah, Radio PPMI dan Majalah Suara PPMI telah membahas langkah-langkah yang akan diambil dalam situasi ini.
Terakhir Rahman Hasbi selaku Menko III, juga menjelaskan keberadaan departemen sosial yang sangat dibutuhkan kehadirannya dalam kondisi seperti ini, mulai dari menyebarkan bantuan, bakti sosial, hingga pembentukan badan takaful untuk menjembatani muhsinin mesir memberikan donasi bagi mahasiswa yang kurang mampu.
0 Comments